DPRD Kota Semarang menyoroti dampak sosial dari pembangunan tol Semarang- Demak.

Pasalnya dari pembangunan mega proyek ini, ada banyak masyarakat yang terdampak seperti pedagang kaki lima (PKL) di sekitar wisata Masjid Syekh Jumadil Kubro dan para nelayan yang nantinya tidak bisa melaut karena terhalang tanggul tol.

“Kita ingin melihat sejauh mana penanganan yang dilakukan. Selain itu dengan adanya rencana pembangunan kolam retensi, harapan kami bahaya rob banjir sudah tidak terjadi lagi di kawasan langganan banjir,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Swasti Aswagati.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, beberapa dampak sosial ini harus dipecahkan. Seperti lahan PKL di wilayah Syeh Jumadil Kubro yang terkena proyek tol Semarang - Demak. Karena berdampak langsung kepada ekonomi, pihaknya meminta agar PKL ini bisa dipertahankan.

“Masjidnya memang tidak kena, tapi PKLnya kena. Kami ingin selamatkan destinasi wisata karena keberadaan PKL juga memberikan multiplier effect,” tambahnya.

Selain itu, Anang menyebut, ada dampak yang belum tertangani yakni warga yang menggarap tanah milik pemkot. Penggarap meminta adanya ganti rugi ayah tali asih.

Sementara itu, Yusrizal Kurniawan, Ketua Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang –Demak menjelaskan jika progress pembangunan saat ini terkendala pembebasan lahan. Ia menyebut progress yang sudah ada kemajuan yakni di Kaligawe sampai sebelum tanggul laut sepanjang 1 sampai 2 kilometer.

“Tanggul laut dan kolam retensi saat ini sudah berjalan, yang jelas kita mengikuti regulasi yang ada untuk pembebasan lahan, targetnya awal 2026 nanti bisa rampung,” tambahnya.